PERGESERAN SISTEM POLITIK INDONESIA

MAKALAH

PERGESERAN SISTEM POLITIK INDONESIA

DILIHAT DARI SUDUT PANDANG NASIONALISME BANGSA

Disusun dalam rangka perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen: Dr. H. MuPid Hidayat, M.A.

Disusun oleh kelompok V:

1. Aby Dzar

2. Anisa

3. Ence Surahman

4. Roby Maulana P.

5. Yuren Sasiska A.

KONSENTRASI GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG

2009

KATA PENGANTAR

Bismilahirahmanirahim,

Assalamualaikum wr wb.

“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah”.

“Tiada suatu penderitaan apapun kecuali bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat”.

Manusia yang merasa bahwa dirinya adalah manusia yang ada Penciptanya, ada yang memerhatikannya, ada yang menghidupkan dan mematikannya, ada yang memberi nikmat kepadanya, maka karena kita semua merasa sebagai seorang manusia, maka kita selalu harus berupaya untuk selamanya memuji syukur kekhadirat Allah yang telah menjadikan kita ada, kita hidup, kita berjuang untuk kehidupan abadi setelah hidup ini. Kami (penulis) juga bersyukur karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.

Salawat dan salam semoga selamanya senantiasa terlimpah dan tercurah kepada pemimpin umat diseluruh dunia, yang telah membawa penerangan bagi peradaban umat manusia, nabi akhir zaman yang sangat mulya yakni Nabi Muhammad saw.

Makalah yang kami susun ini berjudul “PERGESERAN SISTEM POLITIK INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG NASIONALISME BANGSA ”, sebuah kajian mengenai keberadaan perpolitikan negeri tercita Indonesia. Mengingat tinggal beberapa minggu lagi pesta politik akan dilaksanakan tepatnya tanggal 09 April 2009. dimana akan menjadi tonggak sejarah perpolitikan Indonesia yang akan selalu hangat dibicarakan orang.

Penulis menyadari makalah ini masih sarat dengan kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya, baik itu dari segi sistematika maupun isi materi yang belum maksimal. Maka dari itu bagi semua pembaca yang budiman terutama bagi teman-teman mahasiswa dan Dosen yang merekomendasikan penyusunan makalah ini, apabila dirasa ada hal yang kurang, mohon kritik dan sarannya untuk disampaikan saja.

Demikian pengantar isi makalah yang kami susun, terimakasih bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunannya.

Wassalamualaikum wr wb.

Bandung , 17 Maret 2009 Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem politik bangsa yang penuh dengan kemelut, sistem politik bangsa yang tenagh dilanda bencana dan bahaya besar menanti untuk dipecahkan. Sistem politik kita yang saat ini berjalan pada rel yang tidak menentu. Sistem politik kita yang menjadi cemoohan masyarakat Indonesia karena keteledorannya. Sistem politik Indonesia yang perlu pembaharuan dan perlu pemandu kejalan yang seharusnya, sistem politik kita harus segera mendapatkan perhatian yang serius dari berbagi kalangan masyarakat agar tidak masuk kedalam jurang ketidakjelasan dan ketidakpastian.

Pancasila sebagai dasar negara yang seharusnya menjadi benteng yang kokoh dan menjadi rel yang kuat tempat berpijaknya segala sistem kenegaraan malah semakin hari semakin tak memiliki harga jual dimata masyarakat karena tergerus dan terkesampingkan oleh arus globalisasi yang susah untuk dibendung. Namun apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin jatuh, hilangnya rasa senasib dan sepenanggungan, hilangnya sikap gotong royong. Malah merebaknya hedonism, materialism dll. Hal itu menjadi wajar karena penerapan dan penyampain nilai-nilai dari pancasila itu tidak berjalan mulus, yang terjadi malah orang berpikir untuk menggulingkan kedudukan Ideologi pancasila dengan ideologi yang baru telah benar-benar berdampak pada perkembangan pola ketatanegaraan di Indonesia termasuk didalamnya sistem politik.

Dinamika sistem politik yang kian berubah yang katanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman biar tidak ketinggalan zaman, dianggap seperti hal sepele. Berbagai masalah yang terjadi didunia politik kita saat ini benar-benar perlu mendapat obat penawar yang manjur. Lalu bagaimana pula dengan sistem politik yang seharusnya diterapkan di Indonesia.

Dalam makalah ini akan kami kupas semua hal diatas. Semoga menjadi bahan rujukan dan bahan pemikiran khusunya bagi sesama rekan akademisi. Semoga bermanfaat, amin.

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi sorotan utama dalam makalah ini ialah:

1. Bagaimanakah dinamika politik Di Indonesia saat ini?
2. Masalah apa sajakah yang telah, sedang dan akan selalu dihadapi dalam ranah pepolitikan Indonesia?
3. Lalu bagaimana pula cara dan upaya untuk memecahkan dan menyelesaikannya?
4. Sistem politik seperti bagaimanakah yang seharusnya diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan kami menyusun makalah ini adalah:

1. Menguraikan semua gejolak tentang dinamika politik di Indonesia.
2. Menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem politik Indoonesia.
3. Mencari penawar yang tepat guna mengobati racun busuk yang telah lama menyerang sistem politik kita?
4. Memprediksi sistem politik yang cocok diterapkan di Indonesia?

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun setelah mengkaji tentang politik ini maka pembaca diharapkan akan mengetahui hal-hal sebagi berikut:

1. Mengetahui semua gejolak dinamika politik Indonesia.
2. Memahami permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dalam sistem politik Indonesia.
3. Mengerti secara koheren tentang cara dan langkah-langkah untuk menyelesaikan segala permasalahannya?
4. Memahami secara kritis sistem politik yang seharusnya dijunjung tinggi dan diaplikasikan di Indonesia.

BAB II

PERGESERAN SISTEM POLITIK INDONESIA

DILIHAT DARI SUDUT PANDANG NASIONALISME BANGSA

Sebuah kajian yang perlu pemahaman dan pengkajian materi mendalam. Tidak mudah bagi kami untuk menjelaskan secara gamblang mengenai materi politik ini, tapi kendati demikian kami telah dan akan selalu berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk menguraikannya dalam ragam dan bentuk serta pola yang lebih mudah dimengerti oleh pembaca semua.

Di bawah ini materi yang berhasil kami kutif dan kami kembangkan menjadi sebuah karya baru semoga bermanfaat.

2.1 Dinamika Politik Di Indonesia

Akhir-akhir ini politik sedang sangat banyak di bicarakan dalam berbagai kesempatan seperti seminar politik, diskusi tentang politik, kajian seputar dunia politik dll, oleh berbagai kalangan mahasiswa, dosen, guru, pedagang, petani, dll. Mengapa demikian? Jawabannya karena beberapa hari lagi pesta demokrasi akan dilaksanakan.

Di Indonesia, dinamika politik telah terjadi sejak masuk dan dikenalnya istilah politik hingga saat ini. Berbagai hal terjadi dalam sejarah perkembangannya. Apakah itu hal baik ataupun sebaliknya, baik itu keberhasilan dalam dunia perpolitikan atau malah kemokbrokan yang terjadi. Intinya perpolitikan di negeri kita bagaikan arus ombak mengalir deras, namun lajunya sangat dipengaruhi oleh angin. Begitulah kira-kira dinamika perpolitikan kita.

Jika kita berbicara mengenai hakikat politik yang diterapkan di negera kita yang seharusnya selalu berpegang teguh pada ideologi yang kita anut yaitu Pancasila, wallahu’alam, apakah politik kita sejalan dengannya, ataukah terlihat sejalan padahal tidak, atau mungkin sama sekali berbeda haluan dengan ideologi yang ada. Sekalipun akhir-akhir ini peran dan fungsi ideologi kita sedikit terkesampingkan.

Proses turun naik dinamika politik di Negara kita telah terjadi kurang-lebih setengah abad yang lalu. Jika kita runut mengenai praktek perpolitikan dinegara kita, maka kita bisa membagi-bagikannya disesuaikan dengan para rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia selama perkembangannya. Karena corak kepemimpinan yang berkuasa sangat berpengaruh pada praktek pelaksanaan proses dan dinamika politik negeri ini.

1. Pada masa sebelum merdeka,

Pada masa ini politik kita belum terbagi-bagi, melainkan satu padu memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pada masa ini memang belum tebentuk partai-partai maupun golongan-golongan seperti yang ada pasca kemerdekaan, hal itu terjadi karena kita belum memahami hakikat politik yang sesungguhnya dan seharusnya diterapkan di Negara kita, berhubung juga dasar dan perturan-peraturan Negara yang belum terbentuk. Sehingga semua masyarakat lebih memfokuskan pada pencapaian tujuan kemerdekaan nasional.

2. Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (Rezim Orde Lama)

Dalam masa kepemimpinan ini yang lebih dikenal dengan masa orde lama (orla), dinamikan politik kita telah menemukan, mengenali, bahkan mempraktekan sistem politik yang wallahu’alam apakah itu pemikirannya murni dari inti ideologi kita atau mungkin hanya menjiplak dari negera lain, yang dianggap baik padahal belum tentu cocok diterapkan dinegera kita.

Bukti otentik munculnya dinamika politik pada rezim ini yaitu dengan munculnya partai-partai politik, seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nadrathul Ulama (NU) dan ke28 Partai lainnya yang pada saat itu sempat juga mengadakan pemilihan umum pertama yang dilaksanakan pada 29 Sepetember 1955.

3. Masa Kepemimpinan Presiden Soeharto (Rezim orde baru)

Pada masa ini, dinamika politik mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama lebih kepada koalisi yang dilakukan oleh beberapa partai yang sebelumnya terpisah sehingga tergabung hanya menjadi 3 kekuatan besar yang sengit melakukan persaingan guna memperoleh kursi jabatannya. Ketiga partai besar itu ialah Golongan Karya (Golkar) yang selama orde baru selalu memperoleh jatah kursi yang banyak, karena dibelakangnya ada bantuan dari ABRI. Yang kedua adalah Partai Persatuan pembangunan (PPP) yang lebih dominan menempati posisi kedua, dan yang ketiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sering mendapatkan posisi terpojok.

Dinamikanya sangat komplek, persaingan yang dilakukan sangat ketat, namum tidak bisa dipungkiri dalam prosesnya Golkar memperoleh dukungan sepenuhnya dari elite kenegaraan, sehingga sulit sekali merobohkan kekuatannya. Ditambah lagi dengan otoriternya kepemimpinan Soeharto.

4. Masa pasca reformasi sampai saat ini

Sejak masa reformasi terjadi pada Mei 1998, maka sejak saat itulah dinamika politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Terutama sejak tumbangnya rezim orde baru. Sejak saat itu rakyat Indonesia bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya, terbang bebas kemanapun ia mau. Begitupun dengan rakyat Indonesia, setelah lepas dari ikatan rezim otoriter Soeharto seperti yang kita ketahui bersama dengan dibatasi bahkan dilarangnya pihak media untuk berunjuk rasa dan pemikiran. Akhirnya setelah lengser Soeharto, partai politik kitapun mengalami penjamuran yang sangat cepat. Kita masih ingat pada pemilu 1999 terdapat 48 partai yang ikut andil dalam proses pemilunya.

Adapun yang masih sangat kita rasakan untuk saat ini, partai yang ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi kita tercatat sejumlah 38 partai, sekalipun tidak sebanyak beberapa tahun yang lalu dan banyaknya partai baru, memberikan gambaran dinamika politik yang ada. Tinggal kita bisa tidaknya menganalisa hal-hal yang berada didalamnya. Untuk materi yang selanjutnya, kami ulas pada pokok bahsan selanjutnya.

2.2 Permasalahan Dalam Dunia Politik Indonesia

Jadi kajian yang cukup menarik untuk dicermati oleh kita, sebagai masyarakat akadimisi. Hal ini dianggap perlu karena hal itu memang tugasnya para cendikiawan didalamnya kita sebagai mahasiswa. Harapannya, setelah kita mampu mencari, mengklasifikasi, merunut dan sekaligus harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, yang pada akhirnya akan menjadi bahan konsumsi masyarakat luas yang belum ataupun tidak bisa berpikir sampai kearah sana.

Maka dari itu, dibawah ini kami ingin mencoba menguraikan dan memberikan gambaran sederhananya mengenai gejolak permasalahan yang terjadi dalam dunia politik Indonesia, serta dampak yang langsung ataupun tidak langsung terjadi dan dirasakan oleh rakyat banyak. Permasalahannya diantaranya:

1. Pandangan hidup/landasan/AD/ART partai atau kelompok politik yang esensinya sebagian tidak menerapkan landasan ideologi pancasila. Hal itu terbukti dengan praktek-praktek system politik yang tidak sejalan dan sepemikiran dengan konsep tentang Pancasila yang bersipat imperatif, sementara yang terjadi seperti ini.
2. Open rekruitment petinggi (leader) partai politik yang tidak ketat dan tidak memperhitungkan kompetensi melainkan hanya memenuhi unsur teknik pemasaran saja. Hal ini terbukti dengan banyak terjunnya para caleg dari kalangan artis, padahal jika dikaji secara mendalam hal itu akan menajdi bahan kajian cukup berat, ketika orang yang bukan ahlinya harus mengurusi hal yang bukan profesinya, ini sangat ironisi sekali.
3. Undang-undang pelarangan para Pegawai Negeri Sipil untuk masuk dalam dunia politik. Padahal pemikiran-pemikiran para cendikia dipandang akan mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi.
4. Meruncingnya perbedaan pandangan tentang partai yang di ikutinya, yang berlanjut pada kecintaan berlebih pada partai nya dan memandang partai lain musuh yang harus dilumpuhkan karena dipandang akan menghalangi dan merusak sistem, tujuan dan cita-cita partainya. Hal ini jelas terlihat seperti yang kita saksikan diberbagai media, baik itu tawuran antar masa partai, penganiyayaan terhadap pemimpin yang dinilai tidak refresentatif dalam menjalani roda kepemimpinannya seperti yang baru-baru ini terjadi di sumantra Utara yaitu kematian ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat akibat anarki rakyat. Atau kasus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Maluku yang disertai dengan anarki. Hal ini diakibatkan oleh tidak seimbangnya kecerdasan rakyat dengan demokrasi (Prof. Dr. Idrus Affendi, S.H.)

Jika hal ini terus ada dan tetap hidup, maka kami mengkhawatirkan pada akhirnya nanti, para pemimpin kita yang dari jalur partai ketika sudah memegang jabatan yang ada bukannya memerhatikan kepantingan masyarakat umum meliankan hanya akan mengutamakan kepantingan golongannya atau anggota partai yang membesarkannya.

5. Munculnya paham golongan putih (golput), yang permasalahannya sampai merambat pada bidang lain. Sampai-sampai menjadi pembicaraan dikalangan ulama untuk memberikan fatwa tentang golput. Hal itu tidak mungkin terjadi jika masyarakat mengerti dan faham tentang kebenaran sistem politik dan demokrasi yang diterpakn di Negara kita. Hanya saja masyarakat mampu menilai banyaknya, tumbh suburnya, menjamurnya berbagai tindak pelanggaran nilai dan norma juga peraturan yang dilakukan oleh para aktr politik terutama yang telah meraih jabatan tinggi, seperti jelasnya mereka banyak melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang jelas-jelas banyak merugikan bangsa dan Negara. Jika itu tetap saja ada dan tidak sampai dihapuskan, maka selama itu pula kejengkelan masyarakat akan selalu ada dan berdampai pada tingkat ketertarikan masyarakat untuk partisipasif dalam kegiatan perpolitikan. Wajar saja jika golput semakin bertambah.
6. Munculnya campur tangan (interpensi) dari pihak luar, jadi pada prakteknya sistem politik kita tidak sedikit yang menjungjung tinggi dan mengutamakan kepentingan pihak-pihak luar, hal ini terjadi terutama pada inti kepentingannya yang nyata-nyata tidak mengutamakan kepentingan umum melainkan hanya untuk kepentingan pribadinya.

Tidak sedikit partai politik dinegara kita yang banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran paham-paham barat, padahal hal itu sangat berbeda dan tidak akan pernah sejalan dengan budaya yang kita pakai, namun sayangnya bangsa kita seolah telah banyak kehilangan jati dirinya, sehingga segala stimulus yang datang langsung saja diterima tanpa disaring dulu. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan kebangsaan kita, karena bagaimanapun itulah factor utama yang telah merubah, membelokan, merusak, menghancurkan, memporakporandakan budaya, nilai, norma dan jati diri orsinil bangsa kita, ditambah lagi benteng kekuatan nilai kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sangat tipis bahkan mungkin tidak ada, hal ini menjadi topic utama yang dibahas dalam symposium yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia pada 11 Maret yang lalu.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa peran dan fungsi pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia menjadi pilar penting yang harus diperhatikan dan penerapannya harus dilakukan secara koheren dan konsisten oleh setiap lembaga, dinas dan instansi apapun, dimanapun kapanpun. Sehingga transper nilai wawasa kebangsaan dan pemahaman tentang dasar Negara tetap tumbuh dan akan selamanya menjadi penyaring yang sangat kuat dan efektif terutama dalam upaya mempersiapkan diri memasuki arus globalisasi yang semakin deras terjadi dan tidak menutup kemungkinana hal itu semua bisa mengahncurkan citra, jati diri bangsa yang berakibat pada tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal kepribadian bangsa yang seutuhnya, sehingga besar kemungkinan masyarakat kita akan menjadi seperti awan yang lajunya terserah angin membawanya kemana, istilah lain tidak memiliki jati diri seutuhnya. Dan perlu dipahami serta ditindaklanjuti secepatnya bahwa hal tersebut telah nyata terlihat jelas terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hal ersebut muncul dengan berkurangnya rasa memiliki dan cinta tanah air, garis besarnya nasionalismenya sudah mulai rapuh, perbedaan sikaya dan simiskin menajdi sangat jauh, tidak adanya rasa kebersamaan, praktek gotong royong, senasib sepenanggungan, individualis, hedonis, materialistis, acuh tak acuh dengan berbagai keadaan yang ada, tidak peka terhadap segala bentuk permasalahan Negara, seolah menjadi secular pada Negara dan selalu memningkan kepntingan pribadi. Begitulah kira-kira kenyataan yang tengah terjadi dalam masayarakat kita saat ini, dan hal itu akan menjadi kabar buruk apabila tidak segera mendapatkan perhatian secara cepat, tepat dan akurat.

2.3 Upaya Penanganan Permasalahan Yang Ada

Permasalahan yang ada tidak akan pernah selesai apabila hanya terus dibicarakan, tanpa dilakuakn tindakan nyata, tepat dan akurat sesuai dengan akar masalahnya. Begitulah kira-kira yang seharusnya kita lakukan muali saat ini dengan sekuat tenaga dan kemampuan, dan itu semua menjadi keawajiban utama terutama bagi para mahasiswa, kita harus responsif pada keadaan yang ada, jangan hanya diam saja, melainkan harus ambil bagian dalam upaya pembenahan segala benyuk kekurangan yang tengah terjadi dinegara kita saat ini. Kita jangan mau dininabobokan oleh kenyataan yang serba bertopeng ini, seolah aman-man saja padahal pada kenyataannya teryata beragam masalah yang sangat tajam terjadi dinegara kita. Memang kita sudah tidak usah lagi saling menyalahkan satusama lain melainkan bersama-sama memperbaiki semuanya seperti yang dituliskan oleh Romi Satrio Wahono dalam bukunya. Pertanyaan mendasar ketika kita sudah mengetaui permasalahannya, lalu harus dari manakah kita memulai memperbaikinya?

Semoga tulisan dibahwa ini bisa menjadi masukan dan rujukan kita dalam bertindak, treutama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam dunia politik saat ini. Adapun hal-hal urgen yang dilakukan ialah:

1. memperbaiki pola pandangan masyarakat terhadap peran dan fungsi pancasila sebagai Ideologi bangsa. Hal itu bisa dilakukan dengan wajib diterpakannnya mata pelajaran ataupun mata kuliah tentang pancasila seperti yang dikemukakan oleh Prof. idrus Affendi pada symposium deklarasi Bandung, dan kami sangat sepakat dengan itu, karena jika wawasan tentang makna, peran dan fungsi pancasila yang sesungguhnya, insya Allah nantinya amembentuk pola pikir yang seragam seluruh masyarakat Indonesia, dan jika itu telah terwujud, maka akan mempermudah segala bentuk aktivitasn dan program pemerintah karena seluruh masyarakat telah satu pemikiran, walaupun pada kenyataannya tidak semua pihak akan bersedia menerima, karena sekarang saja kita tahu bahwa mash ada sebagaian golongan yang tidak suka dengan diterapkannya Ideologi pancasila.
2. Mengupayakan penerapan nilai-nilai kebangsaan yang optimal sejak dini kepada seluruh masyarakat, untuk yang sudah lanjut bisa dengan program belajar sepanjang hayat sperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Sunaryo K., M.Pd pada pembukaan symposium beberapa waktu lalu. Hal ini jelas bahwa masyarakat kita tidak boleh dibiarkan begitu saja melainkan harus selalu diawasi dan diarahkan jangan sampai terlena dalam pemikiran merasa benar padahal sebaliknya.
3. Sistem politik kita harus selalu dievaluasi terutama pengkajian mendlam yang dilakukan ketika parpol mengajukan pembentukan parpol, maka penyaringan yang ketat dan tepat wajib dilakukan, jangan samapai dalam esensinya terdapat embel-embel yang nantinya akan mengganggu kesetabilan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Para actor politik harus selalu merefleksi diri, bercermin dan selalu mawas diri, jangan sampai menjadi objek kebencian masyarakat. Maksudnya harus selalu refresentatif dengan mengutamakan kepantingan umum diatas kepantingan pribadi dan golongan, jangan samapai membuat muak masa, hal ini insya Allah akan mengurangi golput dan akan menambah tingkat partisipatif masyarakat dalam kegiatan politik.
5. Penegakan peraturan angan dialkukan setengah-setengah, perarturan yang dibuat pun harus melihat berbagai dimensi, misal seperti yang kita ketahui tentang tidak diperbolehkannya akademisi (PNS) untuk bergabung dalam perpolitikan, padahal kita tahu bahwa mereka pasti mengetahui etika yang seharusnya dalam budaya politik, sehingga akibatnya yang jadi actor politik malah jatuh ketangan-tangan orang yang tidak pada bidangnya, misalnya contoh konkrit banyaknya artis yang ambil bagian dalam perpolitikan bangsa. Bukan berarti tidak boleh melainkan seperti yang diajarkan rosulullah bahwa jika kepemimpinan jatuh kepada orang yang tidak kompeten maka tunggulah kencurannya. Semoga hal ini menjadi bahan renungan bagi kita semua.
6. Upaya lainnya adalah penanaman moral terutama pada kalangan elite politik harus menjadi hal utama, guna menciptakan kepercayaan masyarakat kepad pemimpinnya.

2.4 Sistem Politik Yang Tepat Diterapkan Di Indonesia

Jika berbicara tentang sistem yang tepat, jawabannya tidak usah pusing-pusing mencari yang baru atau lain hal sebagainya, karena pada dasarnya sistem politik yang saat ini ada juga sudah tepat, hanya saja yang jadi permasalahannya ialah belum siapnya masyarakat terutama wawasan yang seharusnya dalam mengikuti alur politk kita saat ini, hal ini dikarenakan tingkat kecerdasan intelektual masyarakat yang belum semuanya mumpuni, mungkin ini juga yang menjadi akar masalah golput muncul, artinya harus dilakukan pembahuan pola penerapan kepada masyarakat hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem politik yang ada.

Namun kalau menurut Prof.Dr. Idrus Affendi, S.H, sistem politik demokrasi yang cocok diterapkan di Indonesia ialah dengan mengacu pada sila ke empat pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya beliau lebih mengusulkan proses pemilihan pemimpin tidak dengan pemilihan umum melikan dengan sistem perwakilan. Wallahu’alam, sistem manapun yang diterapkan asal sejalan dengan pola pikir bangsa dan sesuai dengan ideologi yang ada kami rasa baik-baik saja ditambah lagi dengan pemahaman masyarakat yang mumpuni.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dinamika sistem politik yang terjadi di Indonesia dari sejak berdirnya sampai sekarang masih saja terus berubah, berkembang, dan mencari sistem yang tepat. Sepertinya sistem kita belum pernah menemukan konsep jitu yang cocok sesuai dengan keadaan yang tengah berkembang saat ini. Kita sedikit kebingungan menentukan mana yang tepat dan diterpkan, model ini itu telah dicoba, namun hasilnya tetap saja tidak memuaskan semua pihak.

Pertanyaannya adalah apakah sistem politik itu yang salah ataui mungkin aktor politiknya yang tidak paham? Hal ini perlu kajian yang lebih mendalam dan berkesinambungan, namun kiranya semua iotu dapat disimpulkan bahwa, semua hal yang terjadi dinegara Indonesia saat ini baik itu dari sisi ideologi yang selalu diperdebatkan, politik yang selalu menjadi vahan cemooahan, sosial budaya yang semakin tidak karuan arah dan jalurnya, ekonomi yang belum berjalan mulus bahkan masih arut marut, pertahanan keamanan yang kurang. hal itu muncul dan bermula dari tidak adanya wawasan kebangsaaan yang mumpuni dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan juga penanaman nilai-nilai pancasila yang terkesampingkan.

Jika berbicara tentang siapa yang salah dan yang benar, justru malah akan semakin memperuncing masalah yang ada. Tugas kita semua saat ini ialah bukan lagi saling menyalahkan melainkan bersama-sama membenahi segala hal yang kurang baik menajdi baik dan yang sudah berjalan baik makin diprbaiki dan berkesinambungan. Begitupun dengan sisitem politik yang saat ini terjadi di Indonesia.

3.2 Saran

Kita sebagai manusia yang diberikan pemahaman yang lebih mengenai permasalahan gejolak politik khususnya karena kita adalah agen perubahan bangsa, maka selayaknya kita mampu memberikan pemahaman lebih pula kepada masyarakat yang belum memahami secara gamblang hakikat politik sebenarnya. Berikan pengertian yang jelas dan jauhkan dari pola pikir dan paradigma yang merusak hakkat dan nilai politik itu sendiri.

Sebagi akademisi kita berkewajiban untuk membenahi segala macam kemokbrokan yang tengah terjadi dinegara kita. Kita punya kewajiban untuk menjadi pembaharu kearah yang baik. Kita harus sadar mau dibawa kemana bangsa ini terserah kita sebagi generasi muda. Yang tentunya sebagi penerus perjuangan bangsa.

Saran yang tidak kalh penting kami sampaikan bagi semua organisasi parpol, munculkanlah image baik yang sesungguhnya bagi masyarakat kita. Jangan terus membuat racun hati mereka. Karena tak mungkin ada asap kalu saja tidak ada api.

Wallahu’alam

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, Cecep.2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung. Laboratorium PKn UPI Bandung.

Pickles, Dorothy. 1990. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta. Rineka Cipta.

Alfian.1986. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta. PT Gramedia.

Alfian.1986. Masalah dan Prospek Pmbangunan Politik Indonesia. Jakarta. PT Gramedia.

M. Ganjar Ganeswara, Wilodati. Paduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Bandung. CV. Yasindo Multi Aspek

Pikiran Rakyat edisi Senin,16 Maret 2009.